Published: 21-10-2015
Duration: 4:9
Definition: sd
View: 1858
Like: 5
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 4:9
Definition: sd
View: 1858
Like: 5
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Sebuah "Tradisi" Khas Indonesia dari Sejak Dulu
Tahukah kamu, ada satu tradisi yang jika ditarik ke belakang, begitu fatal bagi negeri kita, Indonesia? Tradisi apakah itu? Just watch, and enjoy the video! --- Tanyakan pertanyaan aneh anda...
Tahukah kamu, ada satu tradisi yang jika ditarik ke belakang, begitu fatal bagi negeri kita, Indonesia? Tradisi apakah itu? Just watch, and enjoy the video! --- Tanyakan pertanyaan aneh anda...
Published: 03-01-2018
Duration: 3:12
Definition: hd
View: 196075
Like: 7423
Dislike: 82
Favorite: 0
Comment: 1430
Duration: 3:12
Definition: hd
View: 196075
Like: 7423
Dislike: 82
Favorite: 0
Comment: 1430
EKSAMINASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Eksaminasi adalah yang dalam bahasa inggris berarti Examination memiliki pengertian yaitu pemeriksaan atau ujian. Dengan begitu eksaminasi publik Peraturan Perundang-Undangan adalah pengujian...
Eksaminasi adalah yang dalam bahasa inggris berarti Examination memiliki pengertian yaitu pemeriksaan atau ujian. Dengan begitu eksaminasi publik Peraturan Perundang-Undangan adalah pengujian...
Published: 01-12-2015
Duration: 6:9
Definition: hd
View: 4032
Like: 27
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 6
Duration: 6:9
Definition: hd
View: 4032
Like: 27
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 6
Arti Pra Peradilan Menurut Refly Harun Terkait Kemenangan Pra Peradilan La Nyalla.
La Nyalla Mattalitti dinyatakan menang pada proses pra peradilan dan harus dihapus status 'Tersangka'. Ini pengartian Pra Peradilan menurut Refly Harun.
La Nyalla Mattalitti dinyatakan menang pada proses pra peradilan dan harus dihapus status 'Tersangka'. Ini pengartian Pra Peradilan menurut Refly Harun.
Published: 12-04-2016
Duration: 9:4
Definition: sd
View: 1444
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 9:4
Definition: sd
View: 1444
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[Video] MK: Praperadilan Berlaku untuk Pemberantasan Korupsi
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang teregistrasi dengan nomor...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang teregistrasi dengan nomor...
Published: 23-05-2013
Duration: 1:9
Definition: sd
View: 408
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:9
Definition: sd
View: 408
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Tugas dan Wewenang POLRI Menurut UU No. 2 Tahun 2002
Tugas dan Wewenang POLRI Menurut UU No. 2 Tahun 2002 - https://youtu.be/oN7jijUgBdk.
Tugas dan Wewenang POLRI Menurut UU No. 2 Tahun 2002 - https://youtu.be/oN7jijUgBdk.
Published: 27-01-2017
Duration: 36:36
Definition: hd
View: 1504
Like: 9
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 36:36
Definition: hd
View: 1504
Like: 9
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Apa Itu Hak Angket DPR?
DASAR HUKUM Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) HAK DPR Pasal 79 (1) DPR mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. Pengertian...
DASAR HUKUM Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) HAK DPR Pasal 79 (1) DPR mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. Pengertian...
Published: 16-02-2017
Duration: 1:15
Definition: hd
View: 2632
Like: 10
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 1:15
Definition: hd
View: 2632
Like: 10
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 1
-Jaksa: Frasa âPermufakatan Jahatâ Cegah Tindak Korupsi
Adanya frasa 'permufakatan jahat' dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU...
Adanya frasa 'permufakatan jahat' dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU...
Published: 12-04-2016
Duration: 2:6
Definition: sd
View: 215
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:6
Definition: sd
View: 215
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Trias Politika VS Trias KKN Racikan DPR
Video ini memaparkan tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut Trias Politica oleh Montesquieu. Dalam video akan dipaparkan tentang Trias Politica oleh Montesquieu yang berisi...
Video ini memaparkan tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut Trias Politica oleh Montesquieu. Dalam video akan dipaparkan tentang Trias Politica oleh Montesquieu yang berisi...
Published: 02-06-2014
Duration: 5:1
Definition: sd
View: 9008
Like: 30
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 5
Duration: 5:1
Definition: sd
View: 9008
Like: 30
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 5
-Mantan Ketua DPR Ubah Kedudukan Hukum dalam Uji UU ITE
Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas...
Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas...
Published: 14-03-2016
Duration: 0:55
Definition: sd
View: 68
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:55
Definition: sd
View: 68
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Pasal âZinaâ dalam KUHP Sudah Tidak Relevan
Selasa (26/7), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang dimohonkan oleh 12 orang warga negara...
Selasa (26/7), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang dimohonkan oleh 12 orang warga negara...
Published: 02-08-2016
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 2089
Like: 2
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 3
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 2089
Like: 2
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 3
-Mantan Ketua DPR Perbaiki Permohonan Uji KUHP dan UU TIPIKOR
Sidang uji materiil Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah...
Sidang uji materiil Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah...
Published: 14-03-2016
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 235
Like: 3
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 235
Like: 3
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Apa Itu Pancasila Menurut Hukum? by: Prof. J.E. Sahetapy
Memperingati hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dikemukakan oleh Presiden Soekarno dan setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah...
Memperingati hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dikemukakan oleh Presiden Soekarno dan setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah...
Published: 01-06-2015
Duration: 4:49
Definition: sd
View: 40288
Like: 209
Dislike: 4
Favorite: 0
Comment: 22
Duration: 4:49
Definition: sd
View: 40288
Like: 209
Dislike: 4
Favorite: 0
Comment: 22
3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui
3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana...
3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana...
Published: 28-03-2017
Duration: 0:54
Definition: hd
View: 1915
Like: 4
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 2
Duration: 0:54
Definition: hd
View: 1915
Like: 4
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 2
Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (KUHAP)
Ahli Pemohon: Aturan Bukti Permulaan dalam KUHAP Langgar Konvenan PBB Aturan mengenai bukti permulaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...
Ahli Pemohon: Aturan Bukti Permulaan dalam KUHAP Langgar Konvenan PBB Aturan mengenai bukti permulaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...
Published: 08-01-2015
Duration: 1:37
Definition: sd
View: 397
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:37
Definition: sd
View: 397
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-MK Tegaskan Penafsiran \\"Pemufakatan Jahat\\"
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan terkait pengujian materiil frasa âpemufakatan jahatâ dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak...
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan terkait pengujian materiil frasa âpemufakatan jahatâ dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak...
Published: 13-09-2016
Duration: 2:6
Definition: sd
View: 214
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:6
Definition: sd
View: 214
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
DPR BERBAHAYA! TSAMARA AMANY : "AKIBAT UU MD3 PRESIDEN JOKOWI BISA KENA DAMPAKNYA!"
UU MD3 DISAHKAN, TSAMARA AMANY TANGGAPI UUD MD3 BERBAHAYA AKAN MEMUNCULKAN SENTIMEN BARU, BERDAMPAK PADA JOKOWI. Ini masih tentang Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sakti mandraguna....
UU MD3 DISAHKAN, TSAMARA AMANY TANGGAPI UUD MD3 BERBAHAYA AKAN MEMUNCULKAN SENTIMEN BARU, BERDAMPAK PADA JOKOWI. Ini masih tentang Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sakti mandraguna....
Published: 15-02-2018
Duration: 10:55
Definition: sd
View: 125051
Like: 555
Dislike: 112
Favorite: 0
Comment: 854
Duration: 10:55
Definition: sd
View: 125051
Like: 555
Dislike: 112
Favorite: 0
Comment: 854
Aktivis: Perluasan Pasal Zina & LBGT Berpotensi Memperkuat Persekusi
Panitia kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berencana memperluas delik sejumlah pasal yang berkaitan dengan tindak pidana asusila dalam pembahasan rancangan KUHP. Itikad tersebut...
Panitia kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berencana memperluas delik sejumlah pasal yang berkaitan dengan tindak pidana asusila dalam pembahasan rancangan KUHP. Itikad tersebut...
Published: 01-02-2018
Duration: 39:59
Definition: hd
View: 3018
Like: 31
Dislike: 4
Favorite: 0
Comment: 26
Duration: 39:59
Definition: hd
View: 3018
Like: 31
Dislike: 4
Favorite: 0
Comment: 26
LEMBAGA ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 4
DEWAN PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA PRAKATA KETUA UMUM Assalamu'alaikum Wr.Wb. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan dalam...
DEWAN PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA PRAKATA KETUA UMUM Assalamu'alaikum Wr.Wb. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan dalam...
Published: 20-07-2013
Duration: 19:27
Definition: sd
View: 1039
Like: 4
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 19:27
Definition: sd
View: 1039
Like: 4
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
MAFIA HUKUM .. Rakyat MENJERIT Hukum Indonesia DIPERTANYAKAN - Berita Rakyat Terbaru Hari Ini
MAFIA HUKUM .. Rakyat MENJERIT Hukum Indonesia DIPERTANYAKAN - Berita Terbaru Kini Pro-Rakyat Channel, 10 Februari 2015 http://youtu.be/FHL_i38wX90 ---------------- Komisi Pemberantasan Korupsi...
MAFIA HUKUM .. Rakyat MENJERIT Hukum Indonesia DIPERTANYAKAN - Berita Terbaru Kini Pro-Rakyat Channel, 10 Februari 2015 http://youtu.be/FHL_i38wX90 ---------------- Komisi Pemberantasan Korupsi...
Published: 09-02-2015
Duration: 41:35
Definition: sd
View: 1287
Like: 4
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 41:35
Definition: sd
View: 1287
Like: 4
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
0 comments:
Post a Comment